Ensuring Local MSE Competitiveness
in the E-Commerce Era

May 13, 2026

Indonesia’s micro and small enterprises (MSEs) have experienced significant growth alongside the expansion of the digital economy, particularly through e-commerce platforms. In 2025, more than 26 million MSMEs—most of which consist of MSEs—had entered the digital ecosystem, with approximately 12.2 million actively selling through e-commerce platforms. Digital commerce has therefore become a key driver of market expansion and business growth for local enterprises.

To strengthen the competitiveness of MSEs selling local products, the Ministry of MSMEs is preparing a draft of a ministerial regulation requiring e-commerce platforms to provide a 50 percent platform fee incentive for eligible merchants. The proposed regulation also aims to enhance transparency in platform–merchant partnerships. However, the effectiveness of the policy will depend heavily on how well it addresses the operational realities of Indonesia’s digital economy.

One of the primary challenges lies in defining and verifying “domestic products” within e-commerce ecosystems. Many merchants sell a combination of local and imported goods, while existing platform systems are not structured around government MSME classifications. Without clear and practical verification mechanisms, the policy risks generating implementation gaps and regulatory uncertainty.

The proposed incentives would also benefit from a more targeted and time-bound approach. Broad and prolonged incentives may create dependency rather than strengthen long-term business competitiveness. At the same time, efforts to improve transparency should remain balanced with the flexibility and innovation that characterize Indonesia’s rapidly evolving digital economy.

---

Upaya Peningkatan Daya Saing UMK di Ranah Digital

Usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan ekspansi ekonomi digital, khususnya melalui platform e-commerce. Pada 2025, lebih dari 26 juta UMKM—yang mayoritas terdiri dari UMK—telah masuk ke ekosistem digital, dengan sekitar 12,2 juta di antaranya aktif berjualan melalui platform e-commerce. Perdagangan digital pun kini menjadi salah satu pendorong utama perluasan pasar dan pertumbuhan usaha bagi pelaku usaha lokal.

Untuk memperkuat daya saing UMK penjual produk lokal, Kementerian UMKM tengah menyiapkan rancangan peraturan menteri yang mewajibkan platform e-commerce memberikan insentif potongan biaya layanan sebesar 50 persen bagi merchant tertentu. Rancangan aturan tersebut juga bertujuan meningkatkan transparansi hubungan kemitraan antara platform dan merchant. Namun, efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada sejauh mana regulasi mampu mengakomodasi realitas operasional ekonomi digital Indonesia.

Salah satu tantangan utama terletak pada definisi dan mekanisme verifikasi “produk dalam negeri” dalam ekosistem e-commerce. Banyak merchant menjual kombinasi produk lokal dan impor, sementara sistem platform yang ada saat ini tidak dirancang berdasarkan klasifikasi UMKM. Tanpa mekanisme verifikasi yang jelas dan implementatif, kebijakan berisiko menimbulkan kesenjangan implementasi dan ketidakpastian regulasi.

Selain itu, pemberian insentif juga perlu dirancang secara lebih terukur dan memiliki batas waktu yang jelas. Pemberian insentif berkepanjangan berpotensi menciptakan ketergantungan alih-alih memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, upaya meningkatkan transparansi perlu tetap menjaga fleksibilitas dan inovasi yang selama ini menjadi karakter utama ekonomi digital Indonesia agar bisa terus berkembang pesat.