On-Demand Delivery Services: The Backbone of Indonesia’s Digital Economy

April 24, 2026

On-Demand Delivery Services (ODDS), as part of the broader on-demand economy, contributed Rp 91.7 trillion (~0.4 percent of GDP) to Indonesia’s economy in 2023. This sector supported the creation of approximately 588,000 jobs and generated household income amounting to Rp 33.2 trillion. With such a significant contribution, effective governance of PBP could help achieve the national economic growth target of 8 percent.

Unlike the conventional logistics sector, which is already supported by a relatively comprehensive legal framework, ODDS governance remains inadequately regulated. The Ministry of Communication and Digital Affairs Regulation No. 8/2025 on Commercial Postal Services risks being counterproductive to the government’s vision of positioning postal services as a key driver of digital economic growth and goods distribution.

Comparative studies with China, Singapore, Thailand, Vietnam, and the Philippines show that PBP is generally treated as a delivery service operating under an asset-light business model, which does not rely on owning warehouses, sorting centers, or end-to-end logistics networks.

Improper governance of ODDS could lead to several adverse effects, including higher service costs, reduced partner income, stifled innovation in delivery services, declining consumer trust, unmet demand for fast logistics solutions, and disruption of economic growth. Rising logistics costs would contradict the national strategy outlined in the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan, which aims to reduce logistics expenses to safeguard purchasing power, ensure price stability, and facilitate smooth distribution of goods.

---

Layanan Pengiriman Berbasis Permintaan (PBP): Tulang Punggung Ekonomi Digital Indonesia

Layanan Pengiriman Berbasis Permintaan (PBP) berkontribusi sebesar Rp91,7 triliun (sekitar 0,4 persen dari PDB) terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2023. Sektor ini menciptakan sekitar 588 ribu lapangan pekerjaan serta berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga sebesar Rp33,2 triliun. Dengan kontribusi tersebut, tata kelola PBP yang efektif dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Berbeda dengan sektor logistik konvensional yang telah didukung oleh kerangka hukum yang relatif lebih komprehensif, tata kelola PBP masih belum diatur secara memadai. Di tengah situasi inipun, Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital No. 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial justru berpotensi menjadi kontraproduktif terhadap visi pemerintah yang ingin menjadikan layanan pos sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital dan distribusi barang.

Studi komparatif terkait pengaturan PBP di Tiongkok, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina menunjukkan bahwa PBP pada umumnya diperlakukan sebagai layanan pengiriman yang beroperasi dengan model bisnis asset-light, yaitu tidak bergantung pada kepemilikan gudang, pusat penyortiran, maupun jaringan logistik end-to-end.

Tata kelola PBP yang tidak tepat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain meningkatnya biaya layanan, menurunnya pendapatan mitra, terhambatnya inovasi layanan pengiriman, menurunnya kepercayaan konsumen, tidak terpenuhinya kebutuhan akan solusi logistik cepat, serta terganggunya pertumbuhan ekonomi. Kenaikan biaya logistik tersebut juga akan bertentangan dengan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penurunan biaya logistik guna menjaga daya beli masyarakat, memastikan stabilitas harga, serta memperlancar distribusi barang.